Home » Uncategorized » Mitigasi Gas Rumah Kaca dan Produksi Bersih

Mitigasi Gas Rumah Kaca dan Produksi Bersih

Produksi Bersih

Blog Produksi Bersih ini adalah salah satu perwujudan sharing informasi dari Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT

Total Visitor

  • 35,789 Person
July 2011
M T W T F S S
    Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers

1.      Kebijakan Nasional Dalam Rangka Perubahan Iklim

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau utama dan 30 kelompok kepulauan yang lebih kecil; mencakup 17.500 pulau, yang terletak antara 06°08’ Lintang Utara – 11°15’ Lintang Selatan, dan 94°45’ – 141°05’ Bujur Timur. Luas Indonesia terdiri atas 3,1 juta km2 wilayah perairan (62% dari total luas) dan sekitar 2 juta km2 wilayah daratan (38% dari total luas), dengan panjang garis pantai 81.000 km. Jika Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2 dimasukkan, area yurisdiksi total Indonesia menjadi 7,8 juta km2. Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yakni sebagai negara kepulauan daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir, memiliki hutan yang luas namun sekaligus menghadapi encaman kerusakan hutan, rentan terhadap bencana alam (gempa vulkanik dan tektonik, tsunami, dll) dan kejadian cuaca ekstrim (kemarau panjang, banjir), memiliki tingkat polusi yang tinggi di daerah urban, memiliki ekosistem yang rapuh (fragile) seperti area pegunungan dan lahan gambut, serta kegiatan ekonomi yang masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil dan produk hutan.

Dampak perubahan iklim yang sangat besar terhadap berbagai sektor, mendorong untuk dilakukan berbagai upaya sebagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim tersebut .  Indonesia tentu saja harus lebih waspada karena merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, yang merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman dan dampak dari perubahan iklim.

Untuk menghadapi perubahan iklim, perlu usaha dan pemikiran yang sangat serius, karena perubahan iklim merupakan masalah yang sangat komplek, melibatkan berbagai parameter, dan berdampak pada berbagai aspek. Iklim erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebagai bagian tak terpisahkan, memegang peranan penting dalam pengelolaan ekonomi pembangunan, menjadi salah satu faktor penting dalam aspek kemakmuran ketahanan nasional, karena peningkatan kebutuhan manusia akan meningkatkan aktivitas industri, pembukaan hutan, usaha pertanian dan rumah tangga yang melepaskan Gas Rumah Kaca (GRK), dimana suatu perubahan kecil dari kondisi rata-rata yang meningkatkan GRK dapat menyebabkan suatu perubahan yang besar dalam frekuensi kejadian ekstrim.

 

2.      Tujuan dan Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan kondisi sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belumlah sebaik negara-negara maju. Oleh karena itu dikhawatirkan bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah bisa terhambat karena dampak perubahan iklim. Golongan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah masyarakat miskin yang juga merupakan golongan yang paling terkena dampak terhambatnya pembangunan nasional. Dengan demikian, respon terhadap perubahan iklim harus mengikutsertakan program pengentasan kemiskinan. Strategi tiga jalur (triple track strategy), yakni pro-poor, pro-job, dan pro-growth harus menjadi bagian integral dalam strategi nasional menghadapi perubahan iklim. Strategi nasional menghadapi perubahan iklim juga perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat dapat mengalami perubahan sosial terencana, sistematis dan menyeluruh yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan sosial dan ekologi.

3.      Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Sebagai respon terhadap perubahan iklim yang sedang dan diperkirakan akan terus terjadi, Rencana Aksi Nasional terfokus pada usaha mitigasi dan adaptasi. Mitigasi pada dasarnya merupakan usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk, sedangkan adaptasi merupakan upaya penyesuaian pola hidup dan sarananya terhadap perubahan iklim. Secara umum, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, maka diperlukan penegakan hukum yang tegas, tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), persiapan dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif.

– Aksi Mitigasi :

  1. Kehutanan antara lain ;  penurunan emisi dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon, pengembangan mekanisme insentif REDD dan Kontinuitas Program MIH yang terintegrasi dengan GERHAN, penataan ruang, pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan,  penanggulangan kebakaran hutan, penanggulangan illegal loging
  2. Kelautan antara lain ; peningkatan penyerapan karbon, penanaman mangrove dan vegetasi pantai, rehabilitasi,terumbu karang,  perluasan wilayah konservasi laut.
  3. Energi antara lain ; pembangkit energi , inventarisasi GRK dan penurunannya, substitusi energi yang rendah karbon, sumber EBT ( biomas, panas bumi, surya, angin, air)
  4. Transportasi antara lain, inventarisasi GRK dan penurunannya, penggunaan sumber EBT.
  5. Industri antara lain ;  inventarisasi GRK dan penurunannya, penerapan teknologi bersih dan prinsip 5R, penggunaan sumber EBT, peningkatan proyek CDM, industri baru wajib dalam kawasan industri, sistem manager pengendalian dan pencegahan pencemaran (EIP)
  6. Rumah Tangga dan Komersial antara lain ;  inventarisasi GRK dan penurunannya, pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari penghasil hingga TPA, Penerapan teknologi waste to energy, mendorong penerapan prinsip 3R.
  7. Lain-lain ; kampanye Hemat energi, revisi Perores 67 tahun 2005 untuk pelaksanaan CDM, lampu hemat energi untuk jalan dll

– Aksi Adaptasi

  1. Sumberdaya air antara lain ; hemat air, inventarisasi lahan gambut, pemulihan DAS, memperbaiki jaringan hidrologi, inventarisasi tempat pengambilan air baku, pembangunan situ, embung, waduk.
  2. Pertanian antara lain ;  membuat peta wilayah kekeringan, rehabilitasi irigasi, pengendalian bencana banjir dan kekeringan,  sosialisasi untuk membangun pemahaman yang benar terhadap perubahan iklim dan dampaknya pada sector pertanian
  3. Kelautan antara lain  pesisir dan Perikanan antara lain ; melakukan penanaman mangrove atau tanaman pantai lainnya di daerah pesisir, melakukan
  4.  penelitian nasional untuk mengkaji potensi dan peningkatan penyerapan emisi CO2 dari sektor kelautan, Bimbingan dan pemahaman kepada nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya tentang sistem peringatan dini, Pemasangan alat pemecah ombak
  5.  Infrastruktur antara lain ; pembuatan sistem drainase dan sumur resapan dan atau tampungan air di bawah badan jalan, pembuatan jalan-jalan untuk pejalan kaki dan sepeda serta penanaman jalan dengan tanaman peneduh, membangun sistem rumah susun.
  6. Kesehatan antara lain ; penyuluhan kesehatan, dan perbaikan sanitasi lingkungan untuk seluruh masyarakat,  melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang bisa ditimbulkan sebagai dampak perubahan iklim, pengendalian vektor penular penyakit
  7. Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati antara lain ; inventarisasi keanekaragaman hayati di Indonesia, usaha perlindunganm terhadap ekosistem
  8. Lintas Sektor antara lain ;  peningkatan kapasitas institusi penyedia data dan informasi cuaca, pemantauan perubahan temperatur, kenaikan muka air laut, erosi air laut, tinggi gelombang dan kondisi-kondisi iklim ekstrim., menyusun peta daerah rawan bencana, penetapan strategi nasional adaptasi terhadap perubahan iklim.

Melalui Konferensi Perubahan Iklim tanggal 7-18 Desember tahun 2009 di Kopenhagen Denmark, Indonesia mengintrodusir Program sukarela penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 % hingga tahun 2020. Program tersebut akan menurunkan 0,7 miliar ton CO2 dengan kebutuhan dana diperkirakan Rp 83,3 triliun selama lima tahun. Penurunan emisi ditempuh oleh 7 sektor yaitu sektor kehutanan, pertanian, transportasi, energi, proses industri, limbah/persampahan, dan lahan gambut. Target penurunan emisi sektor kehutanan adalah yang tertinggi yaitu 13%, disusul oleh sektor lahan gambut 9,5%. Program sektor kehitanan dan lahan gambut meliputi penanaman pohon, dan pencegahan serta pengendalian penggundulan hutan.

 

4.  Produksi Bersih

Produksi Bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (Sumber: Kebijakan Nasional Produksi Bersih, KLH 2003).

Dengan menggunakan terminologi definisi tersebut di atas, maka diperlukan penerapan konkrit dengan prinsip-prinsip adalah sebagai berikut

•          Penanganan di lakukan di lokasi pabrik

•          Perubahan bentuk limbah menjadi limbah kurang berbahaya

•          Pengurangan volume limbah

•          Resiko dari residu sisa limbah kecil

•          Penanganan terpadu

•          Aspek tindak pencegahan bukan penyimpanan

Oleh sebab itu penerapan produksi bersih diperlukan

1.       Motivasi

Melakukan perbaikan terus menerus adalah prilaku yang perlu dimiliki oleh pekerja didukung oleh pemilik usaha. Penerapan produksi bersih (PB) tidak dirasakan sebagai beban, namun sebagai suatu kebutuhan.

2.       Komitmen

Adanya komitmen yang sungguh-sungguh pemilik usaha dalam mensukseskan suatu perubahan yang disepakati. Sense of belonging (rasa memiliki) pekerja terhadap tempat usaha/perusahaan membantu menumbuhkan komitmen dalam melakukan perbaikan.

3.       Team work, pemilik usaha dan pekerja

Kebersamaan antara pemilik usaha dan pekerja sangat diperlukan dalam menerapkan suatu perubahan. Rasa kebersamaan dan komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak akan memudahkan dalam penyampaian masukan dan kritik terhadap perubahan, sehingga bisa diambil tindakan yang lebih tepat (win-win solution). Tentunya, hasil dari penerapan produksi bersih (PB) tidak hanya dinikmati oleh pemilik usaha, namun juga pekerja dan masyarakat, baik dari segi finansial, lingkungan, dan organisasional.

4.       Kebiasaan (habbit)

Perubahan-perubahan yang telah disepakati sebelumnya, perlu dijadikan suatu kebiasaan (habbit) bagi pekerja. Pemilik usaha perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan produksi bersih (PB) secara berkala untuk menjamin pekerja melakukan perubahan itu sebagai suatu kebiasaan.

UNEP telah membuat alur atau siklus produksi bersih yang dapat menjadi acuan bagi industri besar menengah kecil maupun konsultan dalam pelaksanaannya

Langkah awal dalam melakukan analisis sebelum menerapkan konsep produksi bersih adalah mengetahui tentang non product output (NPO). NPO didefinisikan sebagai seluruh materi, energi, dan air yang digunakan dalam proses produksi namun tidak terkandung dalam produk akhir. Dengan definisi tersebut maka bentuk NPO dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1.       Bahan baku yang kurang berkualitas

2.       Barang jadi yang ditolak, diluar spesifikasi produk (semua tipe)

3.       Pemrosesan kembali (reprocessing)

4.       Limbah padat (beracun, tidak beracun)

5.       Limbah cair (jumlah dari kontaminan, keseluruhan air yang tidak terkandung dalam produk final)

6.       Energi (tidak terkandung dalam produk akhir, seperti uap, listrik, oli, diesel, dll)

7.       Emisi (termasuk kebisingan dan bau)

8.       Kehilangan dalam penyimpanan

9.       Kerugian pada saat penanganan dan transportasi (internal,maupun eksternal)

10.   Pengemasan barang

11.   Klaim pelanggan dan trade returns

12.   Kerugian karena kurangnya perawatan

13.   Kerugian karena permasalahan kesehatan dan lingkungan

  1. Referensi

1.       ————————,  Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Republik Indonesia Tahun 2007.

2.       ————————, International Federation of Accountants IFAC, 1998: Environmental Management in Organizations. The Role of Management Accounting. Study 6. New York,

3.       ————————, Study Of  Management Accounting 1980,  The Centre for Sustainability Management (CSM), University of Lueneburg, Germany’

4.       ————————, Environmental Management Accounting 2003, Society for Environmental Protection (ASEP)  Bangkok, Thailand.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: